HeadlinePerspektif

AGAMA SEBAGAI INSPIRASI DAN ASPIRASI DALAM KEPEMIMPINAN

Dalam perspektif sejarah dan budaya, sebenarnya bangsa indonesia dikenal sebagai bangsa religius, tidak mengenal tradisi memisahkan agama dari pemerintahan, apalagi menghempaskan Agama keluar dari wilayah pemerintahan

 

Oleh Dr. Aswar Hasan

 

Sebuah nasehat dari kaulul Hukama (Kata Hikmah) mengatakan barang siapa mempunyai 4 (empat) hal dalam memimpin kaumnya maka dia akan sukses. Yaitu;

Pertama, menjadikan agama sebagai perisai dalam kepemimpinannya. Agama dia jadikan perisai bagi umatnya bukan menjadikan Agama sebagai dalih/tameng atau alasan secara pribadi, untuk kepentingan mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan.

Pertanyaannya, apakah Agama bisa dijadikan dasar dalam memberi perlindungan umat atau rakyat dalam bernegara?

Setidaknya ada 3 (tiga) pandangan ( mashab) dalam memposisikan Agama dalam relasinya terhadap negara. 1. Menjadikan agama sebagai dasar secara formalistik dalam mengatur negara. Agama ( Islam) dia jadikan sebagai sumber inspirasi sekaligus aspirasi. Ketentuan Agama di positivisasi dalam peraturan perundang- undangan. Contoh yang paling kerap dijadikan model adalah negara Madinah di zaman Nabi Muhammad, sebagaimana diatur dalam Piagam ( konstitusi) Madinah. Dalam Negara Madina, Agama menjadi inspirasi sekaligus aspirasi dalam mengelola negara. Menjadi aspirasi bagi pemeluk Agama (pluralitas keagamaan) yang diracik dalam naungan formula kemuliaan dan ketinggian Agama Islam (Al Islam ya’lu wala yu’la). 2. Negara dan Agama terpisah, dimana agama dipandang sebagai urusan pribadi dan tidak boleh mengatur Negara demikian pula sebaliknya, negara tidak mencampuri urusan ibadah keagamaan setiap warga negaranya. Negara tidak mencampuri/ mengurusi urusan agama sebagai hak azasi, selama Agama tidak menjadi masalah sosial. Karenanya, Agama tidak boleh masuk ke ranah publik. Pandangan ini biasa disebut sebagai sekularisasi Agama dalam bernegara. Pandangan yang kedua ini, sebagai bentuk anti tesis dari pandangan pertama. Antara pandangan pertama dan kedua Agama dan Negara dalam pemeritahannya, diposisikan secara diametral. 3. Pandangan yang berupaya mensintesakan antara yang pertama dan kedua. Pandangan ketiga ini menitikberatkan pada memposisikan agama sebagai sumber dan semangat etika moral dalam bernegara. Tetapi, tidak sampai membolehkan memformalisasi atau mempositivisasi Agama dalam bernegara. Orang biasa menyebut model ketiga negara tersebut, dalam istilah bukan negara Agama tetapi juga bukan negara sekuler, alias negara yang bukan-bukan.

Hingga sekarang, model dan relasi antara negara dan agama masih jadi perdebatan. Dan, saling kritik dengan mengetengahkan kelemahan masing-masing pihak.

Persoalan intinya sebenarnya pada titik bagaimana cara memisahkan agama dari negara atau mengintegrasikan agama dalam bernegara.

Dalam perspektif sejarah dan budaya, sebenarnya bangsa indonesia dikenal sebagai bangsa religius, tidak mengenal tradisi memisahkan agama dari pemerintahan, apalagi menghempaskan Agama keluar dari wilayah pemerintahan. Eksistensi sejarah kerajaan- kerajaan di Nusantara sudah merealitakan ketidakterpisahan itu. Bahkan saling menguatkan dan melengkapi.

Akibat penjajahan dari negara- negara barat yang telah terbudayakan oleh sekularisme, sehingga budaya dan sejarah kerajaan di Nusantara yang mengintegrasikan Agama dalam urusan pemerintahan, ikut ter-sekularisasi hingga saat ini. Sementara, masyarakat di satu sisi semakin memahami universalitas dan komprehensifitas Islam (Syamil Mutakamil). Dalam konteks itulah, urgensitas pemimpin yang faham dan punya komitmen terhadap Agama Islam sebagai anutan mayoritas bangsa Indonesia semakin urgen (penting dan mendesak). Boleh jadi, pemimpin yang memisahkan urusan Agama dalam pemerintahan adalah pemimpin yang teridap mentalitas terjajah. Karena pemisahan Agama ( Islam) dari urusan pemerintahan adalah ulah para penjajah di Nusantara.

Kedua, kemuliaan yang senantiasa menjadi celupan kepribadiannya dalam berinteraksi dengan masyarakatnya. Diantara ciri kemuliaan sebuah pribadi pemimpin adalah, dengan kekuasaannya itu, ia senantiasa membuka pintu maaf bagi rakyatnya tidak ada unsur dendam dalam menjalankan kekuasaanya. Ia membuka pintu dialog, ikhlas jika dikritik dan tidak membungkam para pengkritiknya apalagi memenjarakannya. Perbedaan pendapat dan kritik terhadap dirinya sebagai penguasa, adalah hal yang wajar dan diberi ruang secara sah dan fungsional. Jika melihat kekurangan dalam kepemimpinannya, ia langsung memperbaikinya diminta atau tidak, ia tulus melakukan perbaikan. Olehnya itu ia senang jika dikoreksi. Sebagaimana Umar bin Khatab yang dengan lapang dada dan senang, menerima ketika ada rakyat biasa yang mengkritiknya. Ia menjadi mulia dengan kritik, dan memuliakan orang yang mengkritiknya.

Ketiga, menjadikan akal sebagai dasar dalam menuntunnya, terutama dalam mengambil kebijakan untuk mengatur rakyatnya. Dengan akal sehatnya ia berusaha seobyektif mungkin. Sehingga, tidak ada alasan bagi setiap orang yang berfikir untuk menolak kebijakannya.

Ia dengan mudah bisa diajak berdiskusi, bahkan berdebat sekalipun demi kemaslahatan bersama dengan menggunakan akal sehat. Ia jauh dari sifat dan sikap kedunguan, yang merasa benar sendiri, karena itu justru merendahkan derajat kemanusiaannya.

Keempat, menjadikan rasa malu sebagai benteng dalam menata masyarakatnya. Rasa malu adalah refleksi iman seseorang. Kata Rasulullah; “Malu dan iman adalah satu pasang, jika salah satunya hilang maka yang lain juga hilang.” (HR Al-Hakim).

Rasa malu adalah sebuah sikap dan tingkah laku dimana seseorang merasa tidak nyaman (terganggu) karena melakukan sesuatu yang tidak benar. Rasa malu tersebut itulah yang membedakan secara akal sehat dan hati nurani sebagai manusia beradab dengan binatang. Binatang, tidak memiliki rasa malu. Itulah sebabnya persaingan diantara para binatang untuk eksis hidup tidak mengenal etika dan hukum. Tanpa rasa malu, etika dan hukum tidak akan bisa bertegak secara benar dan adil. Jadi, kezaliman terjadi karena hilangnya rasa malu. Oleh karena itu, rasa malu ini menjadi urgen bagi setiap pemimpin dalam mengemban amanah.

Jadi, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang kepemimpinannya dibentengi oleh rasa malu. Ia sangat malu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akal dan agama, dan pantang mempermalukan orang-orang yang dipimpinnya secara berlebihan melampaui azas-azas keadilan dan kebenaran yang diajarkan oleh agama.

Itulah 4 (empat) point penting yang menjadi prinsip kriteria dalam melihat apakah seorang pemimpin itu telah memimpin dengan baik atau belum (tidak). Semoga kita sebagai bangsa Indonesia yang masih mayoritas penganut agama Islam, yang kalau ditinjau dari segi hak subtansial demokrasi, berhak untuk mendapatkan perlakuan berdasarkan prinsip keagamaan yang diyakininya, karena itu merupakan hak asasinya dalam berdemokrasi bukan justru dijauhkan dari prinsip keyakinan berkeagamaannya. Lantas bagaimana dengan kenyataan kepemimpinan umat di Indonesia saat ini? Silahkan pembaca Budiman menilainya dan menyimpulkan sendiri, lantas bersikap dan bertindak sebagaimana mestinya, sebagai bentuk kepedulian kita.

Salah satu perbedaan hakiki antara manusia dan binatang adalah rasa kepedulian atas situasi dan kondisi yang menimpa dirinya dan orang lain di sekitarnya. Tanpa kepedulian, itu artinya ia telah mirip dengan sifat karakter kebinatangan. Wallahu A’lam Bishawwabe.

 

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sabili
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker