HeadlineNasionalpemikiranPernik

IMPOR BERAS KEWAJIBAN WTO: TIDAK PEDULI SURPLUS ATAU MUSIM PANEN !!!

Untuk apa pemerintah memutuskan impor beras 1.5 juta ton? Kenyataan impor beras ditengah surplus beras nasional menunjukan, kebijakan impor beras tidak sepenuhnya bergantung kepada kuat dan lemahnya kapasitas produksi. Dalam konteks ini masyarakat harus tahu. Bahwa sebagian besar pertimbangan impor ditentukan oleh factor politik-ekonomi global akibat keterikatan Indonesia sebagai anggota di lembaga World Trade Organization (WTO)

 

(ketentuan Pasal 11 ayat 1/GATT 1994, Pasal 4 ayat 2 Agreement on Agriculture, Pasal 3 ayat 2 Agreement on Import Licensing Procedures)

Pemerintah merencanakan impor beras 1.5 juta ton di kuartal pertama tahun ini. Klaim impor untuk menambah iron stock atau stok cadangan. Keputusan Impor akan dilaksanakan lewat BUMN Bulog setelah mendapat perintah mendadak dari Kementrian Perdagangan dan Kemko Pereknomian.

Banyak pihak menganggap keputusan pemerintah kurang bijak. Pasalnya, Impor dilakukan ditengah stok beras nasional sedang surplus. Selain itu, Indonesia juga akan memasuki masa panen raya pada akhir Maret 2021.

Data KSA BPS menyebut, produksi beras sepanjang 2020 mencapai 31.63 juta dengan kebutuhan konsumsi 30.08 juta. kalau produksi beras 31.63 juta ton digunakan untuk membayar kebutuhan konsumsi 30.08 juta ton (31.63 juta – 30.08 juta = 1.55 juta) masih menyisahkan surplus 1.55 juta ton.

Jumlah tersebut belum termasuk stok beras dari surplus musim tanam 2019 yang mencapai 5.9 juta ton. Sehingga BPS menyatakan total surplus stok beras 2020 adalah 7.45 juta ton (1.55 juta + 5.9 juta = 7.45 juta ton).

Artinya, saat ini Indonesia punya stok beras carry over dari surplus di 2019-2020 sebanyak 7.45 juta ton untuk memenuhi kebutuhan nasional pada periode Januari-Februari 2021 hingga menjelang masa panen pada akhir Maret 2021.

Data KSA BPS menyebut, konsumsi beras nasional per tahun 30.08 juta ton. kalau dirataka-ratakan, kebutuhan setiap bulan menjadi 2.5 juta ton (30.08 juta : 12 bulan = 2.5 juta). Sementara surplus stok beras 2019-2020 adalah 7.45 juta ton.

kalau surplus 7.45 juta ton digunakan untuk membayar kebutuhan dua bulan (Januari-Februari 2021) sebanyak 5 juta ton, masih menyisahkan surplus 2.45 juta ton (7.45 juta – 5 juta = 2.45 juta)

Artinya, sampai pada masa panen di akhir Maret mendatang, kita masih punya kelebihan stok beras nasional 2.45 juta ton.

Lalu untuk apa pemerintah memutuskan impor beras 1.5 juta ton? Kenyataan impor beras ditengah surplus beras nasional menunjukan, kebijakan impor beras tidak sepenuhnya bergantung kepada kuat dan lemahnya kapasitas produksi.

Dalam konteks ini masyarakat harus tahu. Bahwa sebagian besar pertimbangan impor ditentukan oleh factor politik-ekonomi global akibat keterikatan Indonesia sebagai anggota di lembaga World Trade Organization (WTO).

Kewajiban tersebut diatur dengan jelas dalam pasal 11 ayat 1/gatt 1994, pasal 4 ayat 2 Agreement on Agriculture dan pasal 2 ayat 2 Agreement on Import Licensing Procedure.

Bukan Cuma beras, seluruh beleid tersebut juga mengatur sejumlah komoditas pangan lainnya. Bahwa dalam keadaan apapun, meski stok beras surplus, panen atau produksi melimpah sekalipun, Indonesia tetap diwajibkan membuka keran impor.

Saat yang sama, jika impor pangan tidak dilakukan sesuai dengan periode yang ditentukan, maka akan disanksi dan diberi denda sesuai dengan jenis dan besaran nilai yang ditentukan.

Kewajiban inilah biang utama hilangnya keindependensian kebijakan politik pangan Indonesia yang selanjutnya menjadi penghambat tercapainya swasembada pangan, menjatuhkan ketahanan serta merampas kedaualatan pangan nasional.

Betapa tidak, dengan kewajiban impor, Indonesia seperti dipaksa untuk mengabaikan investasi pangan dan menggantungkan pemenuhan pangan kepada barang impor. Hal ini tercermin dari alokasi APBN yang belum berpihak pada pembangunan pangan.

Pengalaman menunjukkan, rata-rata besaran fluktuasi alokasi APBN ke sektor pertanian sepanjang 8 tahun terakhir hanya bergerak di posisi 5-8 prosen. Jauh di bawa batas minimum yang dianjurkan oleh Food Agricultural Organization yang mensyaratkan alokasi minimalnya 20 prosen dari APBN untuk membangun pertanian terpadu di negara agraris semisal Indonesia.

Kebijakan politik anggaran yang menyatakan Indonesia lemah dari sisi pendanaan untuk pengembangan pangan tersebut, seolah memberi sinyal bahwa pemerintah sedang melepaskan tanggung jawabnya untuk meningkatkan ketahanan pangan kepada modal swasta. Benar saja, jauh hari sudah dirilis Perpres No. 39 tahun 2014 sebagai pengganti Perpres No 68 tahun 2002.

Dalam Perpres itu disebutkan bahwa sektor pertanian adalah salah satu bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal, dalam rangka pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kaitannya dengan Association of Southeast Asian Nations/ ASEAN Economic Community (AEC).

Dimana sejak aturan itu dikeluarkan hingga kini, sudah ada sekitar 5.486 perusahaan besar berbasis modal swasta yang mengusai 95 prosen sector pertanian kita. Dan penguasaan mereka bukan hanya untuk produksi beras saja tapi juga menyentuh seluruh produksi pangan utama di hulu. Artinya penguasaan negara lewat BUMN dan petani kecil hanya 5 posen saja.

Penyesuaian kebijakan pangan Indonesia dengan aturan WTO jelas bertentangan dengan semangat kedaulatan pangan dan merampas kesejahteraan petani. Masyarakat dan Negara kehilangan kedaulatan terhadap pertanian/pangan sebab terbukti mayoritasnya diserahkan kepada pihak swasta.

Indonesia seolah dilarang menjalankan kebijakan Pangan yang mewajibkan memenuhi kebutuhan pangan nasional dari produksi dalam negeri yang merupakan amanat dari UU Pangan No.18/2012 dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani No.19/2013”.

Namun di saat mayoritas produksi pangan termasuk beras dikuasai modal swasta besar, beragam implikasi negatif bermunculan. Mulai dari bergesernya kepemilikan lahan dari petani kecil ke usaha besar, perebutan lahan yang memuculkan konflik agrarian, tingginya alih profesi petani kecil, tingginya alih konversi lahan pertanian dimana semua itu merupakan penyebab utama yang selama ini menjadi biang menurunnya produktifitas produksi pangan nasional. Sehingga ketersedian bahan pangan terbukti anjlok dan harus impor untuk mencukupi.

Semua permasalahan itu masih tetap ada dan masih menjadi sumber utama jatuhnya ketahanan pada sisi produksi pangan.

Dalam catatan data Kontak Tani Nelayan Andalan disebut, ketimpangan pangan nasional saat ini mencapai 9 prosen. Dimana pertumbuhan produksi hanya 0,3 prosen sedangkan pertumbuhan penduduk mencapai 1,49 prosen. Akibat lemahnya produksi kemudian berdampak pada lemahnya pasokan tuk mencukupi total permintaan.

Di sinilah Terjadilah kelangkaan yang menjadi pemicu distabilitas harga pangan dan untuk menstabilkan kembali harga, pemerintah pun berfikir praktis dengan menelurkan kebijakan impor yang diwajibkan ketentuan WTO.

Sebagian masyarakat indonesia yang sadar akan penjajahan pangan berkedok modernisasi pengelolaan pangan berbasis hukum perdagangan internasional ini, mendesak pemerintah hingga lahirnya 10 aturan perubahan sebagai bentuk perlawanan terhadap ketentuan WTO tersebut sejak 2012 lalu.

Terpenting diantaranya: UU. No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan UU. No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Tujuan utama dari perlawanan adalah untuk membatasi keran impor dan memperbaiki kualitas produksi pangan termasuk beras dalam negeri dengan mengandalkan petani kecil dan menggeser usaha besar berbasis modal swasta yang selama ini menjadi biang dari rapuhnya produksi pangan.

Namun beberapa Anggota WTO diantaranya Amerika Serikat (AS) dan New Zealand yang menjadikan Indonesia sebagai ladang investasi pangan dan sebagai pasar besar penjualan komoditas pangan, merasa terancam dengan kebijakan perlawanan pemerintah Indonesia tersebut.

Maka pada ada 8 Mei 2014, New Zealand dan AS mengajukan permohonan konsultasi terhadap Indonesia ke DSB WTO. Permohonan ini diajukan karena keberatan New Zealand dan AS atas penerapan kebijakan Indonesia yang diindikasikan bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) GATT 1994, Pasal 4 ayat (2) Agreement on Agriculture, dan Pasal 3 ayat (2) Agreement on Import Licensing Procedures.

Lewat konsultasi itu, AS dan New Zealand memprotes beberapa UU yang dilahirkan pemerintah Indonesia dengan tujuan membatasi perizinan impor produk hortikultura termasuk beras dan produk hewan. Indonesia pun menjawab protes AS dan New Zealand melalui pendaftaran gugatan ke WTO dengan No. DS 477 dan DS 478.

Disamping kedua negara tersebut beberapa negara lain yang turut menggugat atau sebagai pihak ketiga adalah Australia, Brazil; Kanada, Cina, Uni Eropa, India, Jepang, Norway, Paraguay, Singapura, Cina Taipei, Argentina, Republik Korea dan Thailand. Namun sayang, pada 22 Desember 2016, keputusan WTO malah memenangkan gugatan Amerika Serikat dan New Zealand terhadap Indonesia.

Keputusan Panel WTO menyatakan bahwa Indonesia telah bertindak tidak konsisten dengan Pasal 11 ayat (1) GATT 1994, sehingga Indonesia telah menghilangkan atau merugikan manfaat yang dimiliki oleh New Zealand dan Amerika Serikat dari aturan GATT. Panel juga mengeluarkan rekomendasi agar Indonesia segera melakukan langkah penyesuaian kebijakan terhadap aturan GATT 1994.

Sesuai dengan aturan WTO, maka Indonesia wajib segera melakukan penyesuaian kebijakan nasionalnya dengan aturan GATT dalam jangka waktu yang dapat dipertanggung jawabkan termasuk membuka kembali keran impor beras.

Jika tidak dilakukan, maka Indonesia harus memberikan kompensasi kepada New Zealand dan Amerika Serikat yang besarannya disepakati bersama. Jika, masih tidak dicapai kesepakan mengenai bentuk atau besaran kompensasi, maka New Zealand dan AS dapat meminta kepada WTO untuk mengajukan retaliasi atau tindakan balasan terhadap Indonesia.

Tentunya kekalahan Indonesia dalam kasus ini akan membawa dampak besar terhadap kebijakan pangan di Indonesia. Dimana Indonesia tidak lagi bisa menjalankan kewajibkan memenuhi kebutuhan pangan nasional terutama beras dari produksi dalam negeri sendiri sebagaimana yang diamanatkan dari UU Pangan No.18/2012 dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani No.19/2013. Saat yang sama Impor pangan di Indonesia masih menjadi soal besar.

Inilah dampak akibat nurutnya pemerintah untuk menyesuaikan aturan pangan dengan ketentuan WTO yang menekan kewajiban impor. Bukan saja berdampak pada jatuhnya ketahanan dan hilangnya kedaulatan pangan, tapi juga hilangnya keindependensian kebijakan politik pangan.

Sebab saat ketahanan atau produksi pangan kita dibuat lemah, berdampak pasokan langkah lalu naik harga, pemerintah tidak punya kuasa untuk memperbaiki produksi dengan memberdayakan petani kecil. Sebab hal itu dianggap bertentangan dengan hukum dagang internasional.

Kita hanya dikasih satu pilihan, mengatasi kelangkaan pasokan berdasar resep WTO yakni lewat kebijakan impor !!

Di saat yang sama produksi pangan kita yang semakin anjlok itu, terus dilepaskan menurut modal swasta dengan tetap berpola produksi berbais ekspor barang mentah, dikelola menjadi barang jadi diluar dan dimpor kembali ke Indonesia dengan harga internasional yang cenderung memiskinkan.

Shame On You Joko !!!

*e.valero

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sabili
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker