HeadlineNasionalPolitik

PARPOL DI INDONESIA DIKENDALIKAN CUKONG?

Rakyat hanya sebagai jargon semata. Tidak ada keinginan apalagi kebijakan yang benar-benar untuk kesejahteraan rakyat. Untuk kepentingan rakyat hanyalah kamuflase saja. Korupsi bansos selama pandemi Covid 19, korupsi Jiwasraya, Asabri, dll adalah fakta betapa meraka sangat bejat dan rakyat hanya sebagai tumbal saja

 

Menarik hasil studi dari Cambridge University yang baru-baru ini dikeluarkan dengan judul “Partai Politik Indonesia Dikendalikan Konglomerat.” Menariknya adalah mempertegas fakta bahwa Partai politik di Indonesia kini sangat bergantung pada dukungan finansial dari para konglomerat dengan kekayaan yang sangat besar, menurut kajian Thomas Reuter, ilmuwan Universitas Cambridge. Walau sejatinya secara mandatori perundangan, setiap parpol mendapatkan uang dari negara yang di ambil dari APBN/APBD berupa bantuan operasional dan yang lain sebesar jumlah konstituen yang didapat waktu pemilu kemarin. Semakin besar jumlah konstituennya maka dana bantuan dari pemerintah juga besar. Dalam PP Nomor 1 Tahun 2018, bantuan yang diperoleh pada parpol tingkat pusat menjadi Rp1.000 per suara sah. Kemudian untuk tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi sebesar Rp1.200,00 dan DPRD kabupaten/kota menjadi Rp1.500 per suara sah.

Misal saja ada Parpol dalam pemilu mendapat 1,2jt suara di tingkat nasional maka dia akan mendapatkan dana bantuan parpol dari dana APBN sebesar 1,2M. Belum lagi dana yang di dapat di DPRD Provinsi dan Kota/Kab. Namun, ternyata dana itu masih di anggap ‘kecil’ oleh Parpol.

Menurut Thomas, perkembangan yang luar biasa adalah bahwa para miliarder (jika tidak mau disebut cukong) yang awalnya sekedar mensponsori partai politik di Indonesia, namun dalam perkembangannya saat ini ada yang ‘terjun langsung’ mengatur atau bahkan menjadi pemimpin politik. Kondisi ini, menurut Thomas adalah mengadopsi gaya oligarki.

Banyak faktor kenapa para cukong berubah sikap. Yang awalnya sebagai sponsor berubah menjadi pelaku sendiri. Sejatinya bukan semata jabatan ketua Parpol yang di incar namun sangat kental pada ‘mengamankan’ kepentingan bisnisnya. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa pengusaha berada di lingkar penguasa. Erat dan tidak bisa dipisahkan. Saling membutuhkan. Ibarat 2 muka mata uang. Fakta memperlihatkan, masyarakat dengan mudah bisa menyebut para pengusaha yang bebas keluar masuk istana dari setiap rezim. Ada yang terus berjaya di setiap rezim. Namun juga ada yang silih berganti. Timbul tenggelam sesuai kadar ‘pengorbanannya.’ Yang berjaya sangat erat dengan bisnis vital, strategis, bersentuhan dengan hajat orang banyak dan yang biasanya sudah ‘menggurita’. Sebut saja konglongmerat yang bergerak di sembako, energi, bahan baku industri strategis, dan kebutuhan hajat hidup masyarakat lainnya. Semua hamper dikuasai mafia dan cukong.

Penyebab perubahan lain adalah bahwa jabatan Ketua Parpol itu ‘gurih’. Bergelimang harta, jabatan dan peluang bisnis. Wajar jika banyak yang berebut bahkan dengan cara kotor sekalipun dilakukan. Tidak perduli harus sikut kiri dan kanan. Injak teman sendiri bahkan bila perlu bantai habis seluruh karir politik keluarga lawan politiknya. Kita bisa melihat, betapa banyak pejabat partai yang tiba-tiba kaya mendadak setelah sekian tahun bergelut dengan dunia partai. Entah darimana uangnya. Namun fakta menyebutkan itu. LHKPN para pejabat memperlihatkan jelas itu semua. Setelah sekian tahun menjabat, kekayaannya meningkat secara fantastis. Baik kekayaan bergerak maupun tidak bergerak.

Ditambah lagi, menurut Thomas para elit Parpol saat ini berubah dan menjelma menjadi oligarki. Yakni perpaduan sistematis antara kekuatan politik dan ekonomi dalam individu yang sama atau dalam kelompok kecil elit individu semacam itu, dengan cara yang terlihat, ditoleransi, dan karenanya dilegitimasi secara hukum. Bukan untuk kebaikan, namun sangat identik dengan nafsu kekuasaan dan ‘mengeruk’ kekayaan untuk kepentingan perut pribadi dan kelompoknya semata. Rakyat hanya sebagai jargon semata. Tidak ada keinginan apalagi kebijakan yang benar-benar untuk kesejahteraan rakyat. Untuk kepentingan rakyat hanyalah kamuflase saja. Korupsi bansos selama pandemi Covid 19, korupsi Jiwasraya, Asabri, dll adalah fakta betapa meraka sangat bejat dan rakyat hanya sebagai tumbal saja.

Menurut Thomas, pergeseran politik uang klandestin (kegiatan yang dilakukan secara rahasia atau diam-diam dengan tujuan tertentu) ke oligarki terbuka tanpa malu-malu merupakan tantangan signifikan bagi demokrasi kontemporer Indonesia. Sangat memalukan. Mereka berani terbuka tanpa teding aling-aling.

Oleh karenanya konflik kepentingan antara tuntutan jabatan publik dan kepentingan pribadi mereka tampaknya sulit dihindari oleh politisi. Apalagi jika terkait kerajaan bisnis besar mereka. Pastinya rakyat jadi korban. Karena tidak ada sejarah, para cukong berani berkorban mengeluarkan uang dari kantong pribadinya untuk kepentingan rakyat. Yang ada, rakyat di peras untuk kepentingannya. Di sisi lain, para cukong baik menjadi sponsor maupun pelaku langsung pimpinan partai politik sangat berperan mengatur/mengendalikan pemegang jabatan publik. Banyak fakta, posisi jabatan public karena ‘bisikan dan titipan’ para cukong. Tujuannya untuk mengamankan kepentingan bisnisnya. Walau orang titipannya ‘tidak kompeten’ sekalipun. Tidak perduli. Yang penting bisa dikendalikan dan memuluskan kepentingannya. Dan yang lebih parahnya lagi bahwa pengaruh klandestin mereka kini menjadi terlihat lebih transparan.

Maka benar, Parta Polotik dikendalikan oleh para cukong. Tidak hisapan jempol, apalagi hoax. Dan inilah yang menyebabkan negeri ini hancur dan rusak. Oleh nafsu serakah para cukong. Namun anehnya, para pejabat negeri ini ‘menikmatinya’. Tidak merasa bahwa ini adalah sebuah malapetaka negeri. Masalah besar yang harus segera diselesaikan. Kenapa bisa begitu? Karena para pejabat sudah dihinggapi penyakit “wahn” (cinta dunia dan takut mati). Mereka terbelenggu oleh hawa nafsu. Yang di kejar semata kekayaan dan kesenangan dunia. Lupa bahwa itu hanya sementara. Tak lebih dari sesruput minum kopi. Hanya sementara. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah, ini semua ‘dilegalkan’ dalam demokrasi. Walau mengatakan tidak patut dalam etika politik, tidak sesuai dengan norma danaturan, dll, namun pada kenyataannya tetap berjalan dan tidak ada yang bisa mencegahnya. Apalagi melarang dan memberangusnya. Ini menunjukkan bahwa itu semua ‘dilegalkan’ oleh demokrasi. Apalagi dalam setiap kali pemilu, para cukong di cari dan di minta jasa/bantuannya. Walau para politisi tahu, itu tidak benar. Namun karena kebutuhan logistic, maka itu semua menjadi omong kosong dan sambal lalu. Masa bodoh. Yang penting menang dan menjabat. Dan semuanya melakukan itu. Lalu, apakah ini tidak disebut ‘dilegalkan’ oleh demokrasi?

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sabili
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker