BeritaInternasional
Pemerintah Diminta tak Pura-Pura terhadap Krisis Rohingya
JAKARTA — Anggota DPD asal Sulawesi Selatan AM Iqbal Parewangi berpendapat, sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap pembantaian Muslim Rohingya sangat penting dan mendesak. Sikap pemerintah itu menurutnya dapat menekan pemerintah Myanmar dan teroris kemanusiaan di sana untuk menghentikan kebejatannya.
“DPD RI perlu mendorong pemerintah Indonesia untuk tidak bersikap pura-pura ataupun pura-pura bersikap terhadap tragedi genosida Muslim di Myanmar,” kata Iqbal dalam siaran pers, Senin (4/9).
Iqbal melanjutkan, apa yang dialami Muslim Rohingya itu pembantaian terhadap manusia dan kemanusiaan. Maka dari itu, korbannya wajib dibantu, begitupun pelakunya wajib disanksi berat.
Pemerintah Indonesia menurutnya bisa lakukan dua-duanya. Yakni untuk membantu Muslim Rohingya, dan pada saat yang sama mengupayakan sanksi kepada Myanmar, baik secara bilateral, regional maupun internasional.
“Sanksi bilateral bisa sampai pada pemutusan hubungan diplomatik. Sanksi berskala regional, yaitu mendorong ASEAN mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan. Sanksi internasionalnya, menginisiasi pengajuan kejahatan kemanusiaan di Myanmar itu ke pengadilan internasional,” terang Iqbal.
Sumber: Republika Online