HeadlinepemikiranPerspektif

Terjebak Gelar

Semakin maju dan benar pendidikan sebuah bangsa, maka bangsa itu akan mengalami kejayaan. Semakin terpuruk dan salah dalam arah pendidikan bangsa, maka bangsa itu akan terus mengalami terpurukan

 

“Niat adalah tujuan seseorang dengan hatinya terhadap sesuatu yang dia kehendaki untuk dikerjakannya” (Syekh Sulaiman al Asyqar mengutip al Qurafi)

Untuk menjayakan sebuah bangsa, maka para ahli sepakat bahwa lewat pendidikan lah jalan utamanya. Bukan lewat ekonomi, politik, budaya dan lain-lain. Karena bangsa terdiri dari masyarakat, sedangkan mayarakat terdiri dari individu-individu, maka perubahan bangsa dimulai dengan mengubah individu itu. Perubahan individu adalah dimulai dengan mengubah akal dan jiwanya. Perubahan akal dan jiwa, tidak lain tidak bukan mesti lewat pendidikan. Baik formal maupun non formal.

Semakin maju dan benar pendidikan sebuah bangsa, maka bangsa itu akan mengalami kejayaan. Semakin terpuruk dan salah dalam arah pendidikan bangsa, maka bangsa itu akan terus mengalami terpurukan. Mengalami lingkaran setan masalah yang membelit, mulai dari kerakusan ekonomi, kerakusan jabatan, kerakusan politik dan berbagai kerakusan-kerakusan duniawi lainnya.

Bangsa kita, karena kini terjebak dalam demokrasi liberal –dalam pemilihan presiden gubernur, bupati dll—kita lihat kerakusan atau perebutan harta, politik dan jabatan menyatu seperti ‘permainan setan’. Sebagian besar mereka yang memperebutkan jabatan itu, bukan bertujuan untuk memakmurkan rakyat, tapi hanya untuk sekedar rebutan untuk memakmurkan diri, keluarga dan partainya. Rakyat menjadi sisa perhatian setelah kesejahteraan diri, keluarga dan partainya tercapai dalam tingkat yang maksimum. Rakyat hampir-hampir tidak mendapat keteladanan dalam ‘pendidikan politik’ saat ini.

Di bidang pendidikan, tidak kalah gawatnya. Para pejabat yang mengurusi pendidikan pun tidak menunjukkan teladannya. Bantuan-bantuan dari pemerintah, apakah lewat BOS, BOM atau bantuan Sertifikasi Guru/Dosen sampai dengan sekarang, masih menjadi lahan empuk bagi para pejabat untuk minta komisi. Baik dengan lafal terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Baik dengan paksaan maupun sekarela.

Bagaimana dengan guru atau dosen? Mayoritas setali dua uang. Jarang guru yang memperhatikan betul-betul tingkah laku murid-muridnya. Dosen kebanyakan hanya mengajar mata kuliahnya semata, setelah itu pulang. Mahasiswa atau murid-muridnya bergaul seks bebas, malas dalam belajar, bodoh, tidak menjadi perhatian. Mayoritas yang diukur adalah keberhasilan murid dalam menjawab soal belaka. Otak diisi –entah isinya benar atau tidak—tapi jiwanya dibiarkan merana. Mahasiswa atau murid yang harus mencari sendiri pergaulan, mencari teman, berlatih organisasi dan lain-lain. Sangat jarang guru yang perhatian dalam hal ini. Padahal aktivitas-ativitas itulah nanti yang banyak menentukan masa depannya.

Karena pendidikan kita, masih didominasi dengan transfer pengetahuan semata, maka kebanyakan intansi pendidikan gagal mencetak murid atau mahasiswa sebagaimana yang diharapkan. Mereka-mereka yang berhasil mayoritas didapat dari pendidikan keluarga atau di luar instansi pendidikan resmi. Mereka berhasil karena mendapatkan pendidikan-pendidikan non formal.

Ukuran transfer pengetahuan semata inilah yang menyebabkan gelar disematkan. Gelar sarjana, master, doktor atau profesor. Dan ketika orang sudah bergelar doktor atau profesor, biasanya, dia merasa sudah ahli segalanya. Dia ‘berhenti belajar’. Seolah-olah tidak ada yang lebih tinggi dari dia dalam ilmunya itu. Dia kemudian melihat bahwa orang yang bergelar lebih rendah dari dirinya atau yang tidak punya gelar, seolah-olah derajatnya lebih rendah dari dirinya.

Pemerintah lewat Mendiknas tahun 2010 menargetkan dapat melahirkan 5.000 doktor per tahun sehingga diharapkan Indonesia di tahun 2014 memiliki sedikitnya 50.000 doktor. Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan Nasional, Prof Djoko Santoso, (27/8/2010) di Bogor mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki Kemdiknas, Indonesia baru mampu melahirkan sebanyak 3.500 doktor per tahun. Rinciannya sebanyak 2.500 doktor merupakan lulusan kampus-kampus di Tanah Air, sedangkan 1.000 doktor lainnya lulusan berbagai perguruan tinggi di mancanegara. “Ke de pan, kami menargetkan mampu melahirkan 5.000 doktor per tahun,” ujar Prof Dr Djoko Santoso. (Lihat www.republika.co.id, 27 Agustus 2010)

Pejabat-pejabat kini banyak juga yang berburu gelar doktor dan banyak yang disertasinya dibuat orang lain. Majalah Tempo beberapa minggu lalu, membuat investigasi tentang beberapa tokoh yang diberi gelar doktor honoris causa, padahal kurang layak. Nurdin Halid, Puan Maharini, Megawati, dan Muhaimin Iskandar diantara beberapa tokoh yang bergelar honoris causa yang disorot masyarakat.

Seolah-olah bila negeri ini banyak doktor, maka masalah di negeri ini akan selesai. Kwik Kian Gie, ekonom terkenal, pernah menulis sebuah artikel, kenapa begitu banyak masalah ekonomi di negeri ini, padahal ribuan orang yang bergelar doktor di negeri ini? “Masalahnya adalah tidak adanya moral/akhlak,”kata Kwik. Prof Naquib al Attas, Guru Besar Pemikiran Islam, menyebut tidak adanya ilmu yang benar dan adab (akhlak mulia) menyebabkan kerusakan umat atau bangsa.

Gelar Perlu atau Tidak?

Bila kita amati dengan serius siapa yang membuat perubahan besar di masyarakat Indonesia atau dunia, ternyata banyak juga yang tidak bergelar. Atau jumlahnya seimbang. Tokoh-tokoh pendiri gerakan Islam seperti Abul Ala al Maududi, Hasan al Banna, Taqiyuddin an Nabhani, Tjokroaminoto, Mohammad Natsir, Ahmad Hasan, Hamka, Hasyim Asyari, Wachid Hasyim, Ahmad Dahlan tidak bergelar formal. Penemu Microsoft dan Google tidak bergelar formal dan lain-lain. Kita bisa mendata lebih lanjut para pengusaha-pengusaha yang besar, seperti Ciputra, Jakob Oetama tidak bergelar. Mubaligh-mubaligh yang terkenal di Indonesia, Arifin Ilham, AA Gym, Habib Rizieq dan lain-lain, tidak bergelar formal.

Ada pula yang bergelar formal dan berpengaruh besar dalam pemikiran Islam di Indonesia. Seperti doktor-doktor hasil didikan Prof Naquib al Attas dan Prof Wan Mohd Nor Wan Daud dari Malaysia. Seperti : Prof Hamid Fahmy Zarkasyi, Dr Adian Husaini, Dr Syamsuddin Arif, Dr Nirwan Syafrin Manurung dan lain-lain. Atau hasil pendidikan keluarga (dan luar negeri) yang bagus, seperti Prof Amien Rais dan Prof Din Syamsuddin. Juga ada mubaligh-mubaligh bagus yang bergelar, seperti : Dr Adi Hidayat, Dr Abdul Somad dan lain-lain.

Jadi sebenarnya kualitas manusia (guru) janganlah diukur dari gelar formal seperti saat ini yang menggejala dalam dunia pendidikan kita. Faktor gelar formal S1, S2 atau S3 yang saat ini menjadi ukuran pendidikan kita, menyebabkan banyak orang yang pandai, hanya karena tidak mempunyai gelar, ia tidak bisa mengajar di instansi-instansi formal kita. Ada beberapa perguruan tinggi yang membolehkan mereka mengajar, tapi itupun sifatnya suplemen belaka. Mereka meskipun mempunyai keahlian yang tinggi dalam manajemen, gara-gara tidak bergelar, maka ia tidak diperkenankan memegang manajemen pendidikan.

Dan inilah salah satu ‘lingkaran setan’ itu, karena gelar formal menjadi ukuran segalanya. Misalnya –dan saat ini menggejala—adalah banyaknya para guru atau pegawai-pegawai pemerintah yang sekolah kembali hanya untuk meraih gelar. Karena dengan gelar yang lebih tinggi, gaji mereka naik lebih tinggi. Mereka-mereka yang mau pensiun pun berlomba untuk kuliah lagi agar uang pensiunnya naik.Yang penting gelar, ilmu soal kedua. Karena sistem pendidikan kita, telah meniru mentah-mentah sistem pendidikan Barat (meski Barat kini coba merevisinya).

Bila kita kembali ke sistem pendidikan Islam, maka gelar bukan tujuan pendidikan. Orang boleh kuliah sampai S3, tapi niat harus benar. Yaitu untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu, Imam Ghazali mengingatkan dengan keras, siapa yang mencari ilmu dengan tujuan untuk ‘keduniaan’, maka ia dilaknat oleh Allah. Bila ilmu diletakkan di bawah dunia/harta, maka ilmu nilainya lebih rendah dari harta. Dan disinilah mulai kerusakan ilmu dan juga kerusakan dunia.

Pesan penting Sayidina Ali bahwa ilmu lebih tinggi dari harta mesti terus kita camkan dalam hati. Sayidina Ali menyatakan, ilmu warisan para Nabi, harta warisan Qarun dan Firaun. Ilmu menjaga kamu, harta kamu harus menjaganya. Banyak ilmu banyak sahabatnya, banyak harta ‘banyak musuhnya’. Ilmu bila diberikan bertambah, harta bila diberikan berkurang. Ilmu dapat menerangi hati, sedangkan harta dapat menjadikan padatnya hati. Dan yang penting, di tangan orang berilmu harta bermanfaat. Di tangan orang jahil, harta mudharat.

Maka dahulu ulama-ulama kita tidak memberi gelar pada murid atau santrinya bila mereka telah selesai tingkat pendidikannya. Tapi mereka diberikan ijazah bahwa mereka telah menguasai (dan mengamalkan) ilmu itu. Guru atau ulama tidak sembarangan memberikan ijazah kepada muridnya. Mereka-mereka yang akhlaknya rusak, atau tidak menguasai ilmu tertentu, tidak diberikan ijazah itu. Bahkan para ulama (cendekiawan Islam) dulu karena kerendahan hatinya, mereka sering menyebut dirinya ‘al faqir’. Beberapa gelar yang terkenal untuk para ulama dulu yang hebat adalah Kiyai, al Imam, al Hafizh, Taqiyudin dan semacamnya.

Dalam Islam, mencari ilmu adalah kewajiban sepanjang hidup. Carilah ilmu dari mulai ‘kandungan’ sampai liang lahat, sabda Rasulullah saw. Mencari ilmu bukan hanya di kelas atau di kampus. Mencari ilmu bisa di tempat-tempat pengajian, kelas-kelas diskusi, masjid-masjid, warung kopi, rumah, toko buku, perpustakaan dan lain-lain.

Jadi, letak kualitas manusia bukan pada gelarnya. Tapi pada diri keseluruhan pribadi orang itu, pada namanya bukan pada gelarnya. Pada ketinggian ilmu dan adabnya. Pada karyanya. Wallahu alimun hakim. II

Nuim Hidayat, Penulis Buku Agar Umat Islam Meraih Kemuliaan.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sabili
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker